Home » BBT » Penyuluhan dan Eksistensi Penyuluh Pertanian

Penyuluhan dan Eksistensi Penyuluh Pertanian

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Teks” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Tenaga Harian Lepas (THL) – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) yang bertugas di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Jekulo masih tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, tidak ragu dan bimbang, bekerja sesuai amanat Undang-Undang. Semangat ini tercermin dari kinerjanya, pagi dan sore hari selalu melakukan absensi serta mengikuti apel pagi di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, melaksanakan koordinasi dengan Penyuluh Kabupaten kemudian menuju kantor BPP sebagai base camp para penyuluh, walaupun disana-sini ada keresahaan Penyuluh akibat terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana di dalamnya tidak terdapat lampiran yang mengatur tentang penyuluhan pertanian.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian, Fathan Alrasyid,menyikapi keresahan tersebut, pada acara Temu Teknis di Gedung Kartini Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, Selasa (19/4)  mengatakan Kementerian Pertanian telah berkirim surat kepada Gubernur dan Bupati. Substansinya bahwa penyelenggaraan urusan penyuluhan pertanian tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) dan Penyuluhan Pertanian bertujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan, untuk pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang memiliki lebih kurang 40 juta anak didik diamanatkan kepada Kementerian Pendidikan sedangkan untuk pendidikan non formal bagi masyarakat yang umumnya petani dengan jumlah lebih kurang 75 juta diamanatkan kepada Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penyuluhan bukan sekedar transfer teknologi, namun hakekat penyuluhan adalah merubah sikap, perilaku dan pengetahuan agar petani mandiri dan berkemampuan untuk engakses sumber modal, informasi pasar dan lain sebagainya. Apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, tidak mungkin kita membiarkan petani bersaing sendiri, untuk itu membangun kelembagaan petani agar kuat dan mampu bersaing perlu pendampingan oleh penyuluh Pertanian.

Hari ini Jumat (2/9), Menteri Pertanian Amran Sulaiman, melakukan kesepakatan- Memorandum of Understanding (MoU) dengan 442 Bupati dan Walikota tentang alokasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di seluruh Indonesia.

“ Mou ini menjadi syarat agar para Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL -TBPP) di daerahnya bisa diproses menjadi PNS dan P3K,” jelas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dadih Permana.

Salah satu isi dari MoU tersebut menurut beberapa informasi, Bupati dan Walikota tidak akan mengalihkan formasi tersebut kecuali hanya untuk tenaga Penyuluh Pertanian. Di Kabupaten Kudus ada 33 orang terdiri 9 orang yang memenuhi syarat kepegawaian untuk THL-TBPP dan 24 orang,  nantinya mereka akan mengikuti tes secara on-line sekitar bulan Oktober. Hardjono,Koordinator penyuluh berpesan agar para THL-TBPP mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga bisa lulus tes. Proses seleksi tenaga penyuluh pertanian  diharapkan selesai pada Desember 2016. “Pada tahun 2017, mereka sudah menjadi PNS atau P3K Penyuluh Pertanian, selama ini THL-TBPP Penyuluh Pertanian telah memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi dan pendapatan bagi petani binaannya sehingga perlu diupayakan pengangkatan THL-TBPP Penyuluh Pertanian menjadi PNS (ASN) dan atau P3K. (AS).

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Dibina Dinas, Petani Melon Untung Jutaan Rupiah

Kaliwungu,- Kehadiran Dinas Pertanian dan Pangan ( Dispertan Pangan) di tengah warga guna memberikan manfaat ...