Home » UPT Puskeswan » Dispertanpangan Kudus Sosialisasikan Perda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
SOSIALISASI. Sudibyo, kepala UPT Puskeswan dan RPH bersama Edi Joko Pranoto, Sekretaris Dispertanpangan Kudus serta Sa’diyah, Kepala Bidang Peternakan Dispertanpangan di hadapan undangan sosialisasi Perda nomer 13 tahun 2017.

Dispertanpangan Kudus Sosialisasikan Perda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mejobo,- Pemerintah Kabupaten Kudus terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warganya. Kali ini terkait dengan daging yang akan dikonsumsi agar memenuhi standar kesehatan. Yakni dengan membuat perda nomor 13 tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Setelah disahkan oleh DPRD Kudus beberapa waktu lalu, perda tersebut sekarang disosialisasikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan pada stake holder. Acara berlangsung di aula Kantor Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertanpangan), Senin (16/10). Acara dipimpin Sekretaris Dispertanpangan, Edi Joko Pranoto SE MM, didampingi Ir Sudibyo, Kepala UPT Puskeswan dan RPH Kudus serta drh Sa’diyah, Kepala Bidang Peternakan Dispertanpangan. Sedangkan undangan sosialisasi berasal dari unsur Polres Kudus, Satpol PP, Kejaksaan Negeri Kudus, Bagian Hukum Pemkab Kudus, para Kepala Desa dan PPL yang wilayahnya terdapat tempat pemotongan hewan (TPH).

MITRA. Unsur dari Polres Kudus berhadap ada SK tim penegakan perda nomer 13 tahun 2017 sehingga jelas kinerjanya.

“ Perda ini sudah terbit 2016 lalu dan diundangkan tahun 2017. Sekarang berharap sambil menunggu Perbup, kita melakukan sosialisasi disini ,” kata Edi Joko Pranoto.

Ditambahkan, hadirnya perda ini dilatarbelakangi adalah masalah atau kendala terkait adanya tempat pemotongan hewan yang tidak sesuai aturan Aman, Sehat, Utuh  dan Halal. Ternak yang dipotong tidak memenuhi aturan yaitu pemeriksaan kesehatan sebelumnya atau ante mortem. Kemudian karkas atau daging tidak diperiksa tenaga ahli setelah dilakukan pemotongan atau post mortem. Serta daging yang diedarkan belum memiliki jaminan pangan untuk konsumen.

Nah, dari sinilah kemudian dicarikan pemecahannya melalui pendirian Rumah Potong Hewan (RPH). Sehingga daging hasil pemotongan memiliki standar kesehatan karena di RPH sudah dilengkapi dengan perlengkapan modern dan tenaga ahli yaitu dokter hewan.

“ Saat ini perhari hanya 4 ekor perhari yang memotongkan hewan ke RPH. Padahal berdasarkan kajian dari tim PAD Pemkab Kudus, potensi RPH adalah ternak besar 10 ekor perhari, ternak kecil 10-15 ekor perhari dan ternak unggas seribu sampai 5 ribu ekor perhari. Sehingga diperlukan upaya-upaya khusus untuk memenuhi target atau potensi tersebut ,” tuturnya.

Sa’diyah, Kepala Bidang Peternakan Dispertanpangan, menambahkan bahwa saat ini masih cukup banyak TPH (pribadi) namun diragukan hasil dagingnya sesuai aturan yaitu Aman Sehat Utuh dan Halal. Dengan adanya Perda nomer 13 tahun 2017 ini diupayakan untuk menggiring TPH masuk ke RPH. Sebab kapasitas pemotongan setiap harinya mampu melayani 20 ekor lebih. Pihaknya sekarang sedang menyiapkan draf guna diajukan ke Bagian Hukum untuk diterbitkan Perbup.

Undangan sosialisasi berasal dari Polres Kudus, Kejaksaan, Satpol PP, dan para kepala desa yang wilayahnya terdapat pemotongan hewan.

“ Kalau untuk melayani pemotongan pindahakan dari TPH-TPH, kita masih sanggup. Selain itu di RPH kan ada tempat limbahnya, sehingga tidk menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Kita menjamin hasil daging dari RPH sesuai dengan ASUH ( Aman Sehat Utuh dan Halal). Sekarang ini TPH-TPH tersebar di Kecamatan Bae, Kaliwungu, Undaan dan Gebog. Kalau di desa Candi dan Mejobo hanya waktu-waktu tertentu saja ,” kata Sa’diyah.

Meski adanya perda ini mewajibkan pemotongan hewan ternak ke RPH, namun masih ada kelonggaran untuk masyarakat ketika acara keagamaan. Hal ini tercantum pada pasal 69 yang berisi bahwa Pemotongan hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk upacara keagamaan/peribadatan, Upacara adat dan pemotongan darurat.

“ Misalnya Idul Adha dan acara Buka Luwur di menara Kudus. Semacam itu ,” tukasnya.

Upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kudus ini mendapat dukungan dari Mila Susanti, Kepala Desa Gulang kecamatan Mejobo dan Mariana, Kepala Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu.

“ Kami berharap TPH-TPH itu memang diharuskan dan diwajibkan agar pindah ke RPH. Sebab seiring perkembangan jaman, keberadaan TPH menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau pada warga sekitar dan sungai. Mereka mayoritas mencuci hewan ternak hasil potongan di sungai. Kalau di RPH kan ada tempat limbah sendiri ,” ucap Mariana.

“ Namun sebaiknya pihak Dinas melakukan juga sosialisasi terlebih dahulu ke para pengusaha-pengusaha tersebut. Sehingga kami sebagai kepala desa tidak dipersalahkan ,” imbuh Mila Susanti. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kementan Ciptakan Belgian Blue, Sapi Berbobot ‘Raksasa’

Bogor,- Kementerian Pertanian berhasil memproduksi sapi Belgian Blue, jenis sapi belgia yang bobotnya bisa mencapai ...